Dinamika Kelembagaan di Bidang Peternakan dan Pertanian

Posted by

Kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu control atau yurisdiksi, pembebasan atau liberasi, dan perluasan atau eskpansi kegiatan individu. Kelembagaan menjadi salah satu kunci penting dalam menelusuri aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, mulai dari kelas organisasi kecil atau kelompok masyarakat di perdesaaan sampai pada organisasi besar suatu Negara yang berdaulat (Arifin, 2013) Definisi kelembagaan mencakup tiga demarkasi penting, yaitu (1) norma dan konvensi, (2) aturan umum, dan (3) hubungan kepemilikan (Bromley , 2006 dalam Arifin, 2013).

Menurut North (1990), kelembagaan mencakup aturan main atau prosedur yang mengatur bagaimana agen (masyarakat) berinteraksi dan organisasi (players) yang mengimplementasikan aturan-aturan tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Aturan main mencakup peraturan perundang-undangan pemerintah, aturan-aturan tertulis yang digunakan oleh organisasi-organisasi privat, dan organisasi-organisasi public dan privat yang beroperasi di bawah hukum publik (institusi formal) dan aturan perilaku social tak tertulis seperti norma social, sanksi sosial, adat istiadat dan budaya masyarakat (institusi formal). Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga-lembaga di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya tetapi juga-yang lebih penting-adalah apakah lembaga-lembaga tersebut berfungsi dengan baik ataukah tidak. Selain itu, perhatian dan penghargaan terhadap modal social (mutual trust, co-operativeness, networks)- yang merupakan aspek budaya yang mendukung proses pembangunan yang selama ini rendah atau bahkan kadang-kadang diabaikan sama sekali harus segera diakhiri. Pembangunan bukan dilakukan di ruang hampa tetapi di dalam suatu wilayah yang memiliki selain manusia dan sumberdaya fisikal juga memiliki system nilai, adat istiadat, dan budaya.

Masalah kelembagaan merupakan salah satu mata rantai yang terlemah dalam memajukan peternakan di Indonesia (Makka, 2004). Masalah kelembagaan sangat ditentukan oleh budaya, adat – istiadat dan nilai yang ada dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu masih sangat perlu dilakukan perubahan sikap dan pola perilaku petani secara terus menerus.

Pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan (Uphoff, 1986; Johnson (1985) dalam Pakpahan, 1989). Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (sufficient condition) untuk mencapai performance pembangunan yang dikehendaki. Artinya, apabila satu atau lebih dari factor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan untuk mencapai performance tertentu yang dikehendaki tidak akan dapat dicapai. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Untuk itu perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa: (a) proses pertanian memerlukan sumberdaya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (b) pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit unit produksi; (c) kegiatan pertanian mencakup tiga rangkaian: penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga; (d) kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal; dan (e) kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal.

Kelembagaan adalah keseluruhan pola pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984).

Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (local institution), yang berupa organisasi keanggotaan (membership organization) atau kerjasama (cooperatives) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986).


Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian organisasi petani, juga ‘aturan main’ (role of the game) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga itu. Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) tugas dalam organisasi (interorganizational task) untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas sumberdaya (resource tasks) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat, (c) tugas pelayanan (service tasks) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan (d) tugas antar organisasi (extra-organizational task) memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atauorganisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989).
loading...


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Demo Blog NJW V2 Updated at: 09:38

0 komentar:

Post a Comment

Artikel Berkaitan

loading...