Dasar Hukum Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif

Posted by

Dasar hukum larangan pemotongan sapi betina produktif adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat 2 bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa jika larangan pemotongan ternak betina produktif tetap dilanggar maka ada sangsi hukumannya dan ini berlaku pula untuk pemotongan ternak ruminansia kecil. Ketentuan Pidana pada Undang-Undang No.18 Tahun 2009 pasal 86 sebagi berikut :

1.   Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 dipidana dengan pidan kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
2.  Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (Sembilan) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Pelanggaran pasal 18 (2) juga termasuk pelanggaran yang dikenakan sangsi administrative, antara lain: peringatan secara tertulis, penghentian sementara ijin pemotongan (jagal), pencabutan ijin pemotongan/jagal dan pengenaan denda.

Sebenarnya upaya pengendalian pemotongan ternak betina produktif telah dimulai sejak zaman Belanda.Hal ini dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan pelarangan pemotongan ternak betina produktif yang tertuang dalam Staatblad No. 614 pasal 2 tahun 1936. Kemudian dipertegas dengan Instruksi Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit.


Disamping itu dalam Staatblad tahun 1936 dijelaskan juga bahwa dilarang menyembelih atau menyuruh menyembelih ternak besar bertanduk (sapid dan kerbau) yang betina. Alas an dan tujuan larangan tersebut yaitu untuk mencegah penurunan perkembangan ternak sapi/kerbau tersebut, menjamin kelestarian dan meningkatkan produksi serta mencegah menurunnya jumlah populasi ternak sapi dan kerbau.

loading...


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Demo Blog NJW V2 Updated at: 08:37

0 komentar:

Post a Comment

Artikel Berkaitan

loading...